By eksposbandung 
eksposbandung-Lembaga Indikator Politik Indonesia telah mengeluarkan hasil survei terbaru mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) dalam berbagai bidang urusan yang wajib.
Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden di berbagai provinsi merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah provinsi masing-masing.Namun, survei ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan yang menarik antara pandangan terhadap institusi dan pemimpinnya.
“Umumnya, masyarakat menilai kinerja pemerintah provinsi cukup positif. Tapi ketika kita telaah lebih dalam, ada beberapa isu spesifik yang ternyata belum terlalu memuaskan publik,” ucap Adam Kamil, Direktur Riset Indikator Politik Indonesia dalam rilis yang disiarkan di YouTube Indikator, Rabu (28/5/2025).
Salah satu temuan yang menarik dari rilis itu berasal dari Provinsi Jawa Barat. Meskipun masyarakat secara umum mengapresiasi kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai gubernur, hasil penilaian kinerja Pemprov dalam berbagai bidang tidak selalu sejalan.
“Di Jawa Barat, kalau dilihat beberapa poin yang kurang meyakinkan evaluasi publiknya selain masalah kemiskinan 42 persen itu cukup atau sangat puas, ada juga masalah kemudahan akses permodalan 43 persen, pembinaan koperasi 43 persen dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47 persen,” tutur Adam.
Walaupun demikian, jika kita mempertimbangkan aspek popularitas dan penerimaan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat mencolok.Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa Barat cenderung memisahkan penilaian antara institusi Pemprov dan sosok pemimpinnya.
“Ternyata juga cukup banyak bahkan lebih banyak dari Jakarta. Padahal kita lihat kepuasan terhadap kinerja gubernur mencolok, Pak Dedi Mulyadi ini,” ujarnya.
Fenomena ini juga disetujui oleh Pendiri dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang berpendapat bahwa terdapat kesenjangan dalam penilaian publik terhadap kinerja pemimpin dan pemerintah provinsi di Jawa Barat.
“Jawa barat menarik, persepsi terhadap gubernur Dedi Mulyadi sangat positif, tetapi kinerja pemprov di beberapa isu di bawah 50 persen. Artinya sepertinya warga Jabar itu memberi kredit Dedi Mulyadi sebagai gubernur, tetapi kinerja Pemprov-nya tidak seluruhnya diapresiasi,” kata Burhanuddin.
Ia mengungkapkan adanya perbedaan persepsi dalam kasus-kasus seperti ini, yang tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Di beberapa provinsi lainnya, fenomena yang sama juga terlihat, meskipun tidak sekuat di Jabar. Yang paling mencolok, menurut Burhanuddin, adalah perbedaan signifikan antara tingkat kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur yang dapat mencapai 30 persen.
“Tapi umumnya kalau kinerja pemprov evaluasi kurang positif, kinerja gubernurnya juga seperti Banten, konsisten tu antara kinerja pemprov dengan gubernur kurang lebih cukup negatif,” ucapnya.
Burhanuddin menyatakan bahwa terdapat faktor partisan yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Selain itu, ada juga kecenderungan masyarakat untuk hanya mengagungkan pemimpinnya sambil mengabaikan kinerja lembaganya.
“Ada efek partisan yang membuat mereka tidak menyalahkan pemimpinnya. Padahal sebagai pemimpin tidak bisa dipisahkan dari tugasnya untuk mengkonsolidasi birokrasinya, yang disalahkan menterinya, yang disalahkan pemprovnya,” ujarnya.
“Ini menurut saya kurang positif untuk positif untuk demokrasi kita karena kita jangan sampai memunculkan kultus. Makanya kalau ada kinerja institusi yang tidak positif, pemimpinnya juga harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Burhanuddin.