By eksposbandung 
eksposbandung – Rencana pengadaan 50 unit tablet untuk anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan anggaran hampir Rp 1 miliar mendapatkan sorotan.
Masyarakat mempertanyakan tingkat empati para wakil rakyat, mengingat mereka telah dilengkapi dengan smartphone canggih yang dianggap memadai untuk mendukung tugas legislasi.
Pengamat politik dan pemerintahan di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, mengungkapkan bahwa ia tidak menemukan urgensi dalam pengadaan alat baru tersebut. Menurutnya, tindakan itu malah mencederai semangat efisiensi anggaran yang sedang ditekankan oleh pemerintah pusat.
“Menarik sebetulnya, karena dalam hal ini kita lihat apa urgensinya? Apakah sangat mendesak sehingga harus memiliki tablet baru? Saya pikir dewan sudah punya smartphone canggih, nah ini yang kemudian jadi pertimbangan,” ucap Arlan.
Arlan menyatakan bahwa kebijakan belanja untuk perangkat elektronik mewah ini sangat mungkin memicu reaksi keras dari masyarakat. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran di semua aspek pemerintahan.
“Kalau berbicara efisiensi, artinya bukan ditiadakan tapi bagaimana caranya berhemat. Nah dalam hal ini, sebetulnya selama tidak terlalu mendesak harusnya bisa dipertimbangkan oleh anggota dewan saat efisiensi ini,” ucapnya.
Arlan juga menyebutkan perbandingan yang akan timbul di masyarakat antara kemudahan akses teknologi untuk para pejabat dan kebutuhan dasar warga yang masih belum terpenuhi.
“Masyarakat melihat bahwa ada sektor yang lebih penting, terutama infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Bagaimanapun itu yang menjadi perbandingan, antara kemudahan dewan dan pemerintah mengadakan sesuatu dengan kondisi masyarakat saat ini yang serba kekurangan,” ujar Arlan.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi menjelaskan bahwa pengadaan tablet telah direncanakan sejak tahun 2024, sebelum ia menjabat dan sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025.
“Itu perencanaannya sudah lama, di tahun 2024, sebelum saya jadi dewan. Nilainya Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar. Sekarang masih tahap lelang,” ucap Mahdi.
Dari anggaran tersebut, satu unit tablet diperkirakan bernilai sekitar Rp 20 juta, namun nilai tersebut akan berkurang akibat potongan pajak dan mekanisme penyediaan barang.
“Kita gak masalah mereknya apa. Yang penting nilai gunanya. Misalnya punya memori besar untuk menyimpan data, serta chipset unggul agar tak lemot. Ya paling-paling harga Rp 17 juta untuk satu unit,” ujarnya.
Mahdi mengklaim pengadaan tablet merupakan bagian dari upaya efisiensi jangka panjang. Menurutnya, biaya untuk menggandakan dokumen rapat dalam satu tahun dapat mencapai puluhan juta rupiah.
“Ongkos fotokopi Anggota DPRD bisa sampai Rp 50 juta. Nilai itu sama dengan dua unit tablet. Jadi mending kita belikan saja masing-masing satu supaya menghemat jangka panjang,” pungkasnya.