GMNI Cabang Bandung Desak Pembaruan Organisasi, Tolak Kepemimpinan Ganda dan Kongres Ilegal

eksposbandung – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung secara tegas menyatakan sikap menolak keras dualisme kepemimpinan dan upaya penyelenggaraan Kongres Nasional yang dinilai ilegal. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas krisis ideologis dan konstitusional yang disebut melanda tubuh organisasi mahasiswa tersebut, 15 Juli 2025.

Dalam siaran persnya, GMNI Cabang Bandung menyoroti “lunturnya nilai-nilai” Marhaenisme dan cita-cita Sosialisme Indonesia yang menjadi fondasi GMNI sejak didirikan. Mereka menuduh GMNI kini terjangkit “virus pragmatisme, oportunisme, serta infiltrasi kepentingan politik praktis,” yang menyebabkan kader di akar rumput menjadi apatis dan munculnya dualisme kepemimpinan di tingkat nasional.

Hilangnya Legitimasi dan Absennya Perjuangan Ideologis

GMNI Cabang Bandung menegaskan bahwa kedua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang ada saat ini telah melampaui masa kepemimpinan mereka, hampir enam tahun tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang sah. “Ini adalah bukti krisis ideologis dan konstitusional,” demikian bunyi pernyataan tersebut. Akibatnya, kedua DPP tersebut dinilai telah kehilangan legitimasi moral maupun organisatoris untuk menentukan arah organisasi.

Lebih lanjut, pernyataan tersebut mengkritik GMNI yang dianggap kehilangan daya kritis dan kekuatan praksisnya. Organisasi disebut “absen dalam isu-isu nasional” yang menimpa kaum Marhaen, seperti petani tergusur dan buruh terpinggirkan. “Apa gunanya kita berbicara soal Marhaenisme jika GMNI sendiri telah diam membisu di hadapan penderitaan rakyat?” tanya GMNI Cabang Bandung, menyoroti bahwa organisasi kini telah dijadikan kendaraan politik bagi sebagian elit yang mementingkan akses kekuasaan. Puncak dari kemunduran ini adalah upaya menyelenggarakan Kongres Nasional secara ilegal dan inkonstitusional.

Seruan untuk Menolak dan Memulai Rembuk Nasional

Menyikapi kondisi tersebut, GMNI Cabang Bandung mengeluarkan lima poin sikap tegas:

1. Menolak segala bentuk Kongres Nasional GMNI yang tidak sah atau ilegal.
2. Menyatakan bahwa kedua DPP yang ada saat ini telah gagal menjaga independensi dan marwah organisasi.
3. Menyerukan kepada seluruh cabang GMNI se-Indonesia untuk tidak mengakui hasil kongres ilegal.
4. Menuntut dibentuknya otoritas sementara independen dari cabang-cabang untuk memfasilitasi transisi dan regenerasi kepemimpinan.
5. Mendorong diselenggarakannya Rembuk Nasional yang melibatkan seluruh cabang GMNI dari Sabang sampai Merauke, sebagai konsolidasi akar rumput untuk membangun kembali arah perjuangan.

GMNI Cabang Bandung optimis bahwa krisis ini adalah kesempatan untuk merebut kembali ruh perjuangan organisasi. “Pembaruan GMNI harus dimulai dari bawah, dari cabang-cabang yang masih menyimpan semangat ideologis,” demikian penekanan mereka. Rembuk Nasional diharapkan menjadi pintu masuk bagi terbentuknya arah baru GMNI yang berpegang teguh pada ideologi dan kesadaran kolektif kader. Mereka menyerukan agar GMNI dipimpin oleh “pejuang pemikir dan pemikir pejuang” yang lahir dari proses kaderisasi yang sehat dan demokratis.

Pernyataan ini diakhiri dengan seruan, “Krisis yang terjadi di tubuh GMNI bukan musibah, tetapi panggilan sejarah. Kita dipanggil untuk menyelamatkan GMNI dari kehancuran ideologis dan kehancuran konstitusional.”