By eksposbandung 
eksposbandung – Aktivis mahasiswa memberikan kritik terhadap pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki–Bobby Maulana, yang telah menjabat selama 100 hari. Ayep-Bobby dianggap belum menunjukkan kebijakan yang jelas dan kurang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam 100 hari pertama, seharusnya menjadi tonggak penting untuk menunjukkan komitmen yang nyata dari pemimpin baru. Namun, hingga saat ini, mereka menilai bahwa belum ada langkah signifikan yang ditunjukkan dalam pelayanan publik, tata kelola kota, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.
Aris Gunawan Syah, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya, memberikan evaluasi yang kritis. Ia juga menyoroti permasalahan mendalam yang ada di dalam birokrasi Kota Sukabumi.
“Kami melihat bahwa Kota Sukabumi masih berada dalam kondisi darurat korupsi. Banyak kerugian negara yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada terobosan signifikan dari pemerintahan baru,” tuturnya.
GMNI berpendapat bahwa untuk mencapai good governance dan clean government, diperlukan tindakan tegas dalam reformasi birokrasi, khususnya pada dinas atau entitas yang selama ini terindikasi merugikan keuangan negara.
“Kami mendorong agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan audit menyeluruh dan reformasi terhadap struktur birokrasi yang selama ini bermasalah. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi,” lanjutnya.
GMNI juga mengingatkan kembali komitmen politik Zaki–Bobby mengenai pemberantasan korupsi. Dalam kampanye sebelumnya, mereka pernah menanggapi kritik dari GMNI dengan sebuah pantun yang menjanjikan dedikasi terhadap integritas dan penegakan hukum.
“Kini saatnya kita menguji apakah komitmen itu nyata atau hanya sebatas retorika. Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar janji,” ucap Aris.
Selain masalah birokrasi, GMNI juga mengangkat isu mengenai gaya kepemimpinan Ayep Zaki dan Bobby Maulana yang dianggap cenderung mengarah pada otokrasi.
GMNI menilai bahwa belum ada indikasi prinsip demokrasi deliberatif—yang merupakan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan berlandaskan musyawarah.
“Selama 100 hari ini, yang kami amati adalah kecenderungan pada pola kepemimpinan yang sentralistik, minim partisipasi publik, dan tertutup terhadap kritik. Ini berbahaya bagi masa depan demokrasi lokal,” tambahnya.
DPC GMNI Sukabumi Raya menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi dan mengkritisi pelaksanaan pemerintahan di bawah kepemimpinan Zaki–Bobby.
Aris menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan dukungan terhadap masyarakat.
“Kami akan tetap berdiri di garda depan sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawas kebijakan publik. Demi Sukabumi yang lebih adil, bersih, dan demokratis,” tutupnya.
Sementara itu, Bidang Departemen Kebijakan KAMMI Sukabumi, Adi Rizki, menyatakan bahwa pihaknya memperhatikan bahwa pemerintahan Ayep–Bobby masih terjebak dalam rutinitas administratif tanpa adanya inovasi.
Salah satu kebijakan yang mendapatkan kritik tajam adalah program pengadaan penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai tidak memiliki urgensi yang tinggi jika dibandingkan dengan masalah lain seperti infrastruktur jalan lingkungan, pengelolaan sampah, atau ruang publik yang representatif dan ramah bagi warga.
“Program PJU ini bukan hanya rawan dipersepsikan sebagai bentuk pemborosan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran,” ucap Adi, Sabtu (31/5/2025).
Dia menekankan betapa pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif dan berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan yang didasarkan pada logika birokrasi yang bersifat top-down. Mereka menolak jika Kota Sukabumi dijadikan sebagai tempat untuk proyek uji coba yang kurang melibatkan partisipasi publik.
“Kami belum melihat arah jelas kemana kota ini akan dibawa. Bahkan, pelarangan penggunaan Lapangan Merdeka pun menjadi contoh buruk minimnya ruang publik yang inklusif,” ucap Adi.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kritik ini tidak bertujuan untuk meruntuhkan pemerintah, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan demokrasi lokal tetap berjalan.
Dia mendorong pemerintah untuk membuka kesempatan dialog yang sejati dengan elemen masyarakat sipil, termasuk di dalamnya kalangan mahasiswa.
“Sudah saatnya pemerintah menunjukkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sekadar jabatan administratif. Harus dijalankan dengan hati nurani, logika keadilan, dan tanggung jawab publik,” tutupnya.
Ketua IMM Cabang Sukabumi, Muhammad Fajri, menjelaskan janji-janji Ayep Zaki yang mencakup optimalisasi pokir dewan.
Zaki dalam kampanyenya menekankan pentingnya mengoptimalkan peran 35 anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui program pokok-pokok pikiran (pokir).
Pemerintah kota diminta untuk segera merealisasikan janji peningkatan tunjangan kinerja bagi guru ASN.
“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pemerintah harus hadir dalam menyejahterakan mereka,” ucap Fajri.
Kenaikan Insentif RT dan RW
Janji untuk meningkatkan honor ketua RT dari Rp 250 ribu menjadi Rp 500 ribu dan ketua RW dari Rp 350 ribu menjadi Rp 700 ribu juga menarik perhatian.
Program Pemberangkatan ke Luar Negeri
Zaki pernah menyatakan bahwa ia akan memberangkatkan secara bertahap 1.550 warga, termasuk ketua RT, ke luar negeri untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
Peningkatan UMR dan PAD
Janji perbaikan UMR melalui pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) dan reformasi sistem perpajakan daerah.
Dana Abadi dan Insentif Sosial
Pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan dana abadi sebesar Rp 10 juta untuk setiap RT serta memberikan insentif kepada kader posyandu, PKK, linmas, hansip, guru ngaji, dan marbot masjid.
“Ini janji penting yang sangat menyentuh kelompok-kelompok akar rumput. Pemerintah harus konsisten,” ucap Fajri.
“Pemerintah yang telah dipilih rakyat harus menjalankan amanahnya dengan serius. Kami tidak akan diam. Kami siap mengawal dan mengawasi seluruh proses kebijakan agar tidak melenceng dari janji awal,” tutupnya.